Masalah ekonomi merupakan tantangan yang harus diselesaikan Presiden
Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla setelah setahun pertama pemerintahan
berjalan. Dalam bidang politik, praktis lembaga legislatif mendukung
pemerintahan Jokowi-Kalla selama satu tahun pertama. Pembahasan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang pada awal pemerintahan dikhawatirkan
akan menjadi penghambat ternyata berjalan mulus. Tantangan justru
datang dari dalam pemerintahan. Pada sembilan bulan pertama, pemerintah
harus membenahi organisasi kementerian dan lembaga negara dengan akibat
penyerapan anggaran tak secepat harapan. Padahal, belanja pemerintah
diharapkan menggerakkan ekonomi saat pertumbuhan sektor swasta
melambat.
Langkah pertama pemerintahan Jokowi-Kalla memangkas subsidi bahan
bakar minyak memberi ruang fiskal lebih besar. Akan tetapi, karena tidak
diikuti persiapan membereskan logistik dan transportasi publik,
penghapusan subsidi mengerek kenaikan harga dan inflasi Desember 2014.
Saat harga BBM kemudian turun kembali, dampaknya kurang terasa bagi
penurunan harga. Harga pangan, terutama beras, bergerak naik pada Maret
2015, kemudian turun sedikit, dan sekarang kembali stabil tinggi. Harga
beras medium Rp 10.440 per kilogram, sementara tahun lalu Rp 8.500-Rp
9.000. Tantangan berat juga menghadang dari perekonomian global. Rencana
bank sentral AS menaikkan suku bunga menyebabkan gejolak nilai tukar
rupiah. Pelemahan ekonomi Tiongkok, kuartal ketiga secara resmi hanya
tumbuh 6,9 persen, menyebabkan permintaan ekspor batubara dan mineral
serta komoditas Indonesia melemah.
Pada awal pemerintahan, harapan masyarakat sangat tinggi, salah
satunya penguatan nilai tukar rupiah. Namun, nilai tukar melemah ke Rp
13.000-an per dollar AS. Siklus perlambatan terjadi. Perekonomian
triwulan I hanya tumbuh 4,72 persen dan triwulan II 4,67 persen dari
target 5,8 persen. Akibatnya, target pajak untuk membiayai pembangunan
sulit terpenuhi. Tahun 2016, target pertumbuhan ekonomi direvisi menjadi
5,5 persen. Pada saat yang sama, pembangunan infrastruktur berupa
bendungan, jaringan irigasi, dan listrik terus berjalan. Pembangunan
satu juta rumah terealisasi 493.000 unit. Merespons perlambatan
perekonomian, pemerintah telah mengeluarkan paket deregulasi ekonomi
untuk menjawab kebutuhan dunia usaha sebagai penggerak perekonomian.
Ekonomi memang tidak tumbuh setinggi target. Karena itu, diharapkaan
pemerintah perlu menjaga kualitas pertumbuhan dan konsistensi. Selain
itu, peran dari semua elemen bangsa diharapkan tetap terus mendukung
segala kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi. Karena dengan
adanya sinergi antara pemerintah dengan rakyat, perbaikan demi perbaikan
terhadap bangsa ini akan segera terwujud dari segala bidang khususnya
di bagian ekonomi. Semoga ekonomi Indonesia semakin kuat dan pemerintah
dapat menjawab semua tantangan yang ada sehingga perekonomian bangsa
kita semakin tumbuh ke arah yang lebih baik.
http://pancasilajaya.blogdetik.com/2015/10/23/optimisme-menyongsong-pertumbuhan-ekonomi-yang-kuat-dan-berkualitas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar